Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), aset bank syariah sampai dengan bulan Oktober 2006 mencapai Rp 25,06 Triliun. Hasil itu menunjukkan petumbuhan sebesar 33,8 persen dari 18,732 triliun pada Oktober 2005. Bila dibandingkan dengan total pasar perbankan nasional, ternyata aset perbankan syariah masih sangatlah kecil, yaitu kurang dari 2 persen.[1] Untuk itu, penerapan strategi yang tepat dalam menciptakan pangsa pasar yang lebih besar bagi perbankan syariah adalah hal yang sangat perlu dilakukan.
Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), aset bank syariah sampai dengan bulan Oktober 2006 mencapai Rp 25,06 Triliun. Hasil itu menunjukkan petumbuhan sebesar 33,8 persen dari 18,732 triliun pada Oktober 2005. Bila dibandingkan dengan total pasar perbankan nasional, ternyata aset perbankan syariah masih sangatlah kecil, yaitu kurang dari 2 persen.[1] Untuk itu, penerapan strategi yang tepat dalam menciptakan pangsa pasar yang lebih besar bagi perbankan syariah adalah hal yang sangat perlu dilakukan.
Islamic lending transactions are governed by the precepts of the shariah, which bans interest and stipulates that income must be derived as return from entrepreneurial investment. Since Islamic finance is predicated on asset backing and specific credit participation in identified business risk, structuring shariah-compliant securitization seems straightforward. This paper explains the fundamental legal principles of Islamic finance, which includes the presentation of a valuation model that helps distil the essential economic characteristics of shariah-compliant synthetication of conventional finance. In addition to a brief review of the current state of market development, the examination of pertinent legal and economic implications of shariah compliance on the configuration of securitization transactions informs a discussion of the most salient benefits and drawbacks of Islamic securitization.